DPD Minta Pemerintah Jamin Pengadaan Tabung Elpiji
Demikian salah satu butir Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Ad Hoc (PAH) II DPD RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam membahas ''Kelangkaan BBM dan Konversi Minyak Tanah ke Elpiji'' di Jakarta, Senin (21/1).
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan jaminan terhadap ketersediaan Elpiji, agar program konversi energi minyak tanah ke Elpiji tidak terhenti di tengah jalan, sebab sebagian besar masyarakat telah menggunakan Elpiji sebagai bahan bakar.
Pada Rapat Kerja tersebut juga disimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke Elpiji adalah penyediaan tabung gas dalam negeri. Penyebabnya adalah minimnya ketersediaan baja dan mahalnya baja impor. Sedang menyangkut soal terjadinya antrian minyak tanah, disimpulkan penyebabnya adalah masalah dalam distribusi dan lemahnya pengawasan.
Untuk itu, DPD meminta pemerintah mengantisipasi dampak yang ditimbulkan baik aspek politik, sosial serta ekonomi dengan terjadinya antrian BBM jenis tertentu.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan jaminan terhadap ketersediaan Elpiji, agar program konversi energi minyak tanah ke Elpiji tidak terhenti di tengah jalan, sebab sebagian besar masyarakat telah menggunakan Elpiji sebagai bahan bakar.
Pada Rapat Kerja tersebut juga disimpulkan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke Elpiji adalah penyediaan tabung gas dalam negeri. Penyebabnya adalah minimnya ketersediaan baja dan mahalnya baja impor. Sedang menyangkut soal terjadinya antrian minyak tanah, disimpulkan penyebabnya adalah masalah dalam distribusi dan lemahnya pengawasan.
Untuk itu, DPD meminta pemerintah mengantisipasi dampak yang ditimbulkan baik aspek politik, sosial serta ekonomi dengan terjadinya antrian BBM jenis tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar